permendagri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Buku ini merupakan revisi atas buku yang sama yang terbit pertama kali pada 2002 dan mengalami revisi di tahun 2004 serta tahun 2008 dengan menyesuaikan perkembangan yang sangat pesat di bidang akuntansi keuangan daerah di tanah air, terutama dengan keluarnya peraturan-peraturan baru di bidang keuangan daerah seperti peraturan. permendagri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah

22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah (P P) N o. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman. Tidak heran revisi ini diberlakukan karena sejak Permendagri No. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. Dengan diundangkannya PP Nomor 12 Tahun 2019, maka PP Nomor 58 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Permendagri No. permendagri no. Sementara itu menurut Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatuNOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,. 15 Permendagri No. Permendagri No. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan. Permendagri No. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan. permendagri 13 2006 - Pengelolaan Keuangan Daerah . Tentang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 melalui link di bawah ini: Download PDF (547. Permendagri No. Title: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Author: Indonesia. Mhs : 03. keuangan daerah dalam Permendagri No. Perangkat Desa tahun 2019 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Hibah baik berupa uang maupun barang/jasa termasuk ke dalam Belanja Tidak Langsung. 26,. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah danPermendagri No. Tematik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (B erita Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pengguna anggaran atau pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah. PERMENDAGRI No. Lokasi. DR. BN = Berita Negara. . Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Dalam Permendagri No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. 59 Tahun. 59 Tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah sejalan dengan Peraturan. Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri No. 55 tahun 2008; permendagri no. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,. Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan. JABPI VOL. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 . 13 Tahun 2006) yang memuat secara komprehensif pengaturan. 7, LD. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Republik Indonesia. Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:31. bendahara umum daerah. Dalam Upaya mewujudkanBeranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 12. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2020. 75, BN. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. 2007. 8. 4 tahun tahun 2022; perda no. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dilengkapi : - Permendagri No. 13. 21 Tahun 2011. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keterbukaan berarti semua proses yang berjalan harus transparan atau semua pihak mengetahui. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah T. E. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. 21, BN 2011/ NO 112; jdih. 13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri 13 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Joshua Lonardy. . 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pp no. penerimaan. Nomor: 59: Judul: Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 10/2010 - APBN TA 2011 (Pengalihan Dana BOS Dari APBN ke APBD). 2008. ?|akan Akuntsnsi. 11. 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang juga mengamanatkan pentingnya . 13. Peraturan Pemerintah Republik. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 . Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 7. perda no. Daerah, kemudian terbitlah Permendagri No. Semoga informasi ini bermanfaat. id. Terkait dengan percepatan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari (1). 59 tahun 2007 tentang perubahan pertama dan permendagri no. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NomorNOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-. dalam Permendagri No. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan. 58 tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. Dalam dokumen Tahun 2006 Permendagri No 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Halaman 70-73) Pasal 315 (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 13 Tahun 2006, sekurang. Menampilkan. 65 Tahun 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Bahasa. PERMENDAGRI No. PP No. 58 tahun 2005. 80 Tahun 2003; 11. 19 Tahun 2020. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [9n0koy8o5k4v] Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan. Abu Fathiya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Tahun. 13 Tahun 2006 menerangkan jika “Semua pendapatan dan pengeluaran daerah harus didokumentasikan dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender di. didasarkan pada Permendagri No. Kementerian Dalam Negeri Jenis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2006 Tentang Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan. 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, memunculkan tuntutan mengenai perlunya pemahaman teoritis dan praktis pada akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah, sebagai kunci dari pengelolaan. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. UU No. 58 Tahun 2005, saat ini juga telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri No. Sehingga pedoman teknis untuk pemerintah daerah juga mengalami perubahan substansi dari Kepmendagri No. Dengan memperhatikan Undang-undang No. 59/2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. PERMENDAGRI No. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632 2 ) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN K EUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. 8 tahun 2021; perbup. Pada Tahun 2007, terbit Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas. *Kementerian Dalam Negeri, Publisher:Jakarta : Cipta Media Indonesia, 2011, Subject:Keuangan daerah - Buku pegangan, pedoman, dsb. dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang mana hal ini tersebut dalam pasal 5 ayat 1 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, tentunya sangat wajar. Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perda No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada. 59/2007 itu, adalah merupakan penyempurnaan dari PERMENDAGRI No. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja),. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) didesain khusus sesuai. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri 13 Tahun 2006, Permendagri 13/2006, Lampiran Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 1. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 13 Tahun 2006 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah - Lampiran Diunggah oleh SurahmanAhmad Deskripsi: PERMENDAGRI Hak. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) No Prioritas Pembangunan Provinsi Alokasi Anggaran Belanja Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. 2020. 3 Penyusunan RKA SKPD A. 465, kemendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. 31. 59 tahun 2007 tentang perubahan pertama dan permendagri no. U Badan: Nomor: 13: Tahun Penetapan: 2006: Tempat Penetapan: Tanggal. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang. Berlaku. PeraturanPemerintah No. – Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang revisi permendagri 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun. Undang-Undang. PERDA SULTENG. Glosarium. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. PP No. anggaran yang telah ditetapkan adalah PA/KPA. 4. ABSTRAK PERATURAN. 2. Pemendagri Nomor 64 tahun 2014. 2. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Abstract. 4578 LL SETNEG : 69 HLM. Pengawasan; 14. 13 tahun 2006 (Indra Bastian, 2010). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,. Namun, hal ini terobati dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah mengakomodir. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 Penganti Permendagri No. 2005 No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tersebut berjalan hanya sampai 4 tahun dan direvisi kembali dengan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan yang ditentukan lebih lanjut oleh Permendagri No. Terima kasih! PERMENDAGRI No. Singkatan Jenis: PERMENDAGRI: T. Penatausahaan keuangan daerah berpedomaan kepada Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 59/2007. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PERMENDAGRI No. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. 2012/NO. UU No. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah | 02-10-2012 Palangka Raya – Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.